Binarpagi.id Malang – Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Rakyat (AMMPERA) resmi melayangkan surat somasi kepada Rektor UIN terkait dugaan kasus jual beli rumah dan tanah kavling fiktif yang diduga melibatkan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) UIN. Namun, upaya hukum yang ditempuh secara persuasif itu justru diwarnai peristiwa yang dianggap mencederai etika pelayanan publik.
Menurut keterangan AMMPERA, rombongan mahasiswa yang mengantarkan somasi awalnya diarahkan oleh resepsionis menuju staf rektorat untuk mendapatkan tanda terima. Namun sesampainya di sana, mereka justru menghadapi perlakuan yang dinilai tidak pantas.
Oknum staf rektorat diduga melakukan interogasi dengan menanyakan identitas personal anggota AMMPERA, mulai dari kampus asal, fakultas, hingga angkatan kuliah. Tidak hanya itu, sempat terlontar ucapan bernada ancaman agar mahasiswa tidak ikut campur dalam urusan kasus kavling fiktif tersebut.
Sikap arogan tersebut, menurut AMMPERA, semakin menguatkan kecurigaan bahwa ada upaya menutupi kasus yang saat ini tengah mencuat. “Kami datang dengan itikad baik untuk menyampaikan somasi. Tapi yang kami terima justru intimidasi. Ini jelas menunjukkan adanya ketakutan pihak kampus jika persoalan ini benar-benar terbuka di ruang publik,” ungkap salah satu anggota AMMPERA.
Ketua AMMPERA, Rifqi menegaskan bahwa pihaknya sangat menyayangkan tindakan intimidatif itu.
“Saya menyayangkan adanya interogasi dan intimidasi terhadap anggota kami. Sikap semacam ini justru membuktikan bahwa UIN tidak bisa serta-merta lepas dari tanggung jawab atas kasus jual beli kavling fiktif yang dilakukan KPRI UIN. Kalau memang tidak terlibat, seharusnya mereka tidak perlu takut menghadapi pembuktian di kemudian hari,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rifqi menegaskan bahwa AMMPERA memberi waktu sampai 30 september bagi pihak UIN untuk merespons dan mempertanggungjawabkan isi somasi tersebut. Ia menyebut pihaknya masih mengedepankan jalur persuasif, namun tidak menutup kemungkinan akan menempuh aksi massa jika UIN bersikap pasif.
“Kami akan lihat tanggapan UIN dalam sepekan ke depan. Kalau tidak ada itikad baik, kami siap melakukan aksi demonstrasi di depan kampus maupun di depan rektorat. Persoalan ini tidak bisa dibiarkan karena menyangkut keadilan bagi masyarakat,” tegas Rifqi.
Somasi ini dilayangkan salah satunya meminta pertanggungjawaban Rektor dan KPRI UIN Malang untuk mengusut kasus ini secara transparan dan akuntabel. Serta bertanggungjawab penuh atas kerugian yang ditanggung oleh para korban.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak UIN belum memberikan keterangan resmi mengenai somasi yang dilayangkan AMMPERA maupun tuduhan intimidasi yang dialamatkan kepada staf rektorat.
