Binarpagi.id – Aksi massa seputar kebijakan efisiensi sudah mulai ramai. Bersamaan dengan beberapa daerah lain, mahasiswa Malang pun turut bersuara mengenai peraturan terbaru ini. Terkait tagar #IndonesiaGelap yang sudah muncul di mana-mana, Malang (18/02/2025) pun turut bersuara.
Kali ini, kami berkesempatan untuk mewawancarai Anis, Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik tahun 2025, yang turut menyampaikan aspirasinya atas situasi yang terjadi. Ia menegaskan bahwa tujuan mereka bukan untuk mengkritisi 100 hari kerja Prabowo-Gibran, tetapi nyatanya dalam kurun waktu tersebut sudah banyak kekacauan yang terjadi.
“Kami tidak ingin sekadar mengkritisi pemerintahan baru ini, tapi kami ingin menyuarakan keresahan atas kebijakan yang kami anggap merugikan masyarakat,” ujar Anis. Salah satu kebijakan yang disorot adalah RUU TNI-Polri yang dicanang-canang akan kembali diberlakukan, meskipun pada era Orde Baru aturan ini sudah tidak difungsikan lagi. “RUU ini berbahaya karena berpotensi menghidupkan kembali peran ABRI yang multifungsi, yang bisa berdampak buruk bagi demokrasi di Indonesia,” tambahnya.
Selain itu, Anis juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah demi melangsungkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami mempertanyakan keputusan pemerintah yang tiba-tiba menambah anggaran Kementerian Pertahanan, sementara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan malah dipangkas. Ini menyangkut masa depan pendidikan dan kesehatan masyarakat,” jelasnya.
Dua polemik utama ini membuat mahasiswa geram dan ingin menyampaikan aspirasi mereka. “Kami semua memiliki satu tujuan, yaitu memperjuangkan kepentingan bersama. Ini bukan saatnya mempermasalahkan perbedaan pilihan politik, tapi justru momen untuk bersatu dan menyuarakan keresahan yang sama,” tegas Mahasiswi Universitas Brawijaya tersebut.
Orasi yang menyentuh kondisi kritis di Indonesia pun menggema dalam aksi ini, sebagai bentuk solidaritas mahasiswa untuk masa depan bangsa.
Penulis: Aisyah Atifah & Kandiasalma Yunita
Editor: Faisol Arifin
